JEJAKMALUT24.COM – Perdana berkantor usai libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman memimpin Apel Gabungan ASN, PPPK, dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
Apel yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 tersebut berlangsung di Halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Selasa (2/6/2026) pagi.
Dalam arahannya, Ahmad Laiman menegaskan bahwa usia ke-23 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan merupakan momentum untuk menunjukkan kedewasaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, kedewasaan daerah harus sejalan dengan sikap dan tanggung jawab seluruh aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah dewasa, tepat berusia 23 tahun pada 31 Mei 2026. Kedewasaan ini harus dibarengi dengan kedewasaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Ahmad Laiman.
Ia mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat akibat berkurangnya kemampuan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Situasi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan.
Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tidore Kepulauan yang masih relatif rendah membuat pemerintah daerah masih sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta berbagai bentuk subsidi dari pemerintah pusat.
“Dana yang ditransfer ke daerah saat ini belum mencukupi untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah daerah selain gaji dan tunjangan ASN,” ungkapnya.
Wawali menjelaskan bahwa sejumlah kegiatan pemerintahan yang masih berjalan saat ini dilakukan dengan memanfaatkan sisa atau efisiensi anggaran dari berbagai pos belanja.
Karena itu, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih selektif dan bijak dalam menggunakan anggaran yang tersedia.
Ia juga mengingatkan agar setiap OPD segera melakukan penyesuaian atau pergeseran anggaran sesuai mekanisme yang berlaku apabila diperlukan, guna memastikan keberlanjutan pelayanan publik hingga akhir tahun anggaran.
“Jangan sampai anggaran habis di tengah jalan sehingga pemerintah daerah mengalami kesulitan membayar gaji maupun tunjangan pegawai pada akhir tahun. Karena itu, belanja daerah harus dilakukan secara bijak dan sesuai prioritas,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan yang dihadapi, Ahmad Laiman menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran pemerintah maupun masyarakat apabila masih terdapat berbagai program dan pelayanan yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
Ia mengajak seluruh ASN, PPPK, dan Non ASN untuk tetap menjaga semangat, meningkatkan kreativitas serta inovasi dalam bekerja demi menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Ahmad Laiman menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan peningkatan kinerja pemerintah daerah agar mampu menarik dukungan serta alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat.
“Mari kita tantang pemerintah pusat dengan data yang baik, kinerja yang baik, serta perencanaan yang baik. Karena pada akhirnya, dukungan anggaran sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan capaian kinerja pemerintah daerah,” pungkasnya.***
