JEJAKMALUT24.COM – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 bukanlah akhir dari pembangunan daerah, melainkan momentum untuk mendorong inovasi dan memperkuat struktur keuangan daerah yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Muhammad Sinen saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan Masa Persidangan II Tahun 2025-2026 dengan agenda Penyampaian Catatan dan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Rabu (29/4/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ade Kama dan dihadiri 19 dari 25 anggota DPRD, unsur Forkopimda, Asisten Sekda, Staf Ahli, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pidatonya, Muhammad Sinen menyatakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berkomitmen menyelaraskan langkah dengan Pemerintah Pusat terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara.
“Kebijakan efisiensi anggaran 2025 adalah langkah berani yang krusial untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih sehat. Kunci keberhasilannya terletak pada transparansi, pengawasan ketat, dan kemampuan memprioritaskan program yang langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola keuangan serta memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Daerah dituntut selektif, memilih program prioritas yang benar-benar mendesak. Efisiensi anggaran bukanlah akhir dari pembangunan, melainkan dorongan untuk berinovasi,” tegasnya.
Wali Kota mengakui kebijakan efisiensi memberikan dampak langsung terhadap aktivitas pemerintahan dan pembangunan pada awal pelaksanaan RPJMD 2025-2029. Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan identifikasi ulang terhadap program prioritas yang memiliki efek domino bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan melakukan pemetaan ulang program strategis dengan memprioritaskan sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi daerah.
“Dengan memperkuat infrastruktur pendukung di sektor-sektor ini, diharapkan tercipta lapangan kerja baru dan peningkatan PAD yang akan menjadi modal mandiri dalam membiayai indikator kinerja daerah,” jelasnya.
Selain itu, efisiensi belanja juga akan diformulasikan secara proporsional untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah daerah memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan dasar tetap terjaga dengan standar optimal di tengah pengetatan anggaran.
Muhammad Sinen juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Dengan komitmen bersama, saya optimistis Kota Tidore Kepulauan mampu mencapai target-target pembangunan meskipun di tengah keterbatasan fiskal. Kita tetap memastikan arah pembangunan menuju visi Terwujudnya Tidore Kepulauan yang Aman, Nyaman, Ramah, Maju, dan Berkelanjutan untuk Semua,” pungkasnya.
Sementara itu, Juru Bicara DPRD Kota Tidore Kepulauan, Sarmin Mustari, menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap kinerja pemerintah daerah di berbagai sektor.
Di sektor pendidikan, DPRD merekomendasikan audit internal dan pemerataan akses belajar. Sektor kesehatan diarahkan untuk melakukan transformasi Program Makanan Tambahan (PMT) stunting dan audit kinerja layanan kesehatan.
Pada sektor tenaga kerja, DPRD mendorong perubahan kurikulum pelatihan kerja dan pembentukan platform digital “Tidore Karir” sebagai sistem informasi ketenagakerjaan.
Sementara di sektor sosial, DPRD merekomendasikan restrukturisasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), transformasi bantuan sosial menuju graduasi mandiri, serta audit kemiskinan berbasis lokus.
Untuk sektor pertanian dan perikanan, DPRD mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi produksi pangan dan hortikultura serta mengaktifkan kembali koperasi nelayan guna menjamin ketersediaan BBM, operasional, dan es balok bagi nelayan.
“Rekomendasi juga menyasar sektor ekonomi kreatif dan koperasi, sektor perencanaan dan keberlanjutan hingga tata kelola pemerintahan. Karena keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari output, tetapi juga outcome yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Sarmin Mustari.***
