JEJAKMALUT24.COM – Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin (6/7/2026).
Mereka menuntut kepastian status kerja di tengah isu hampir 2.000 PPPK dan PPPK paruh waktu bakal dirumahkan akibat keterbatasan anggaran daerah.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai membebani keuangan daerah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP).
Mereka menilai kebijakan tersebut berdampak pada efisiensi anggaran dan berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan daerah.
Para demonstran menilai, pemangkasan TKD membuat kemampuan fiskal daerah semakin terbatas, terutama untuk membiayai gaji pegawai dan program pelayanan publik.
Kondisi ini juga memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan status ribuan PPPK dan PPPK paruh waktu di Kota Tidore Kepulauan.
Massa meminta Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memberikan kepastian terkait status kerja serta menjamin hak-hak PPPK dan PPPK paruh waktu yang selama ini mengabdi di berbagai instansi.
Mereka juga mendesak Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, untuk menemui langsung para demonstran dan memberikan penjelasan terkait nasib hampir 2.000 pegawai yang disebut-sebut bakal dirumahkan.
Menyikapi memanasnya situasi, Wali Kota Tidore didampingi Kapolresta Tidore Kombes Pol. Ampi Mesias Von Bulow langsung menggelar hearing bersama perwakilan ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu.
Dalam pertemuan itu, Muhammad Sinen kembali menegaskan komitmennya bahwa tidak akan ada kebijakan merumahkan PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
“Yang dilakukan adalah penyesuaian anggaran melalui pemotongan pendapatan sebesar 30 persen. Jika kondisi keuangan daerah sudah kembali normal, maka hak-hak pegawai akan dikembalikan seperti semula,” katanya.
Ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini sangat sulit, sehingga pembayaran hak-hak pegawai kemungkinan tidak dapat dilakukan secara penuh setiap bulan. Namun, pemerintah daerah akan mencari skema terbaik agar tidak ada pegawai yang kehilangan pekerjaan.
“Selama saya masih menjadi Wali Kota, PPPK dan PPPK Paruh Waktu tidak akan dirumahkan. Kalau sampai itu terjadi, saya yang pertama akan mundur dari jabatan. Mendingan saya mundur daripada saya berleha-leha di tempat ini dan korbankan banyak orang,” tegasnya.
Muhammad Sinen berharap gejolak yang terjadi di Kota Tidore menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menurutnya, dampak efisiensi anggaran dan pemotongan TKD tidak hanya mengganggu pelayanan publik, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup ribuan pegawai dan keluarga mereka.
“Kondisi ini bukan hanya persoalan Tidore. Banyak daerah sedang menghadapi tekanan yang sama. Pemerintah pusat harus melihat bahwa kebijakan efisiensi anggaran memiliki dampak yang sangat besar terhadap daerah dan masyarakat,” pungkasnya.***
