JEJAKMALUT24.COM – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian yang diselenggarakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Rakornas tersebut digelar sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan ekstrem yang diprediksi oleh BMKG pada tahun 2026, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.
Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor B-1336/SR.030/J/04/2026, Provinsi Maluku Utara hanya diwakili oleh dua daerah dalam agenda strategis tersebut, yakni Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan.
Dalam arahannya, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa tantangan perubahan iklim tidak dapat dihadapi secara sendiri-sendiri. Karena itu, pemerintah daerah diminta mengambil langkah konkret melalui optimalisasi embung, jaringan irigasi, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern.
“Mitigasi harus terencana dan berbasis data. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan air. Kita harus kompak mewujudkan Indonesia swasembada pangan,” tegas Amran.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran sejak awal tahun. Ia mengingatkan agar bantuan alat dan mesin pertanian tidak tertahan hanya karena menunggu kegiatan seremonial.
“Tanaman tidak menunggu anggaran. Hujan dan hama datang pada waktunya. Mulai Januari belanja sudah harus berjalan. Tugas pemimpin adalah mencari masalah, menemukan, dan menyelesaikannya,” ujar Sudaryono.
Usai mengikuti rakornas, Wali Kota Muhammad Sinen menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan Kementerian Pertanian kepada Kota Tidore Kepulauan. Menurutnya, undangan tersebut menjadi bukti bahwa potensi sektor pertanian Tidore mendapat pengakuan di tingkat nasional.
“Visi dan misi kami mencakup sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Hal ini sangat sejalan dengan prioritas Presiden. Saya berterima kasih karena usulan program dari Tidore pada tahun 2026 mendapat perhatian dan prioritas,” ungkap Muhammad Sinen.
Ia juga menginstruksikan jajaran Dinas Pertanian dan organisasi perangkat daerah terkait agar segera menindaklanjuti seluruh program yang telah disetujui pemerintah pusat. Menurutnya, banyak daerah yang mengusulkan program serupa, namun tidak mampu mengimplementasikannya secara maksimal.
Wali Kota menegaskan bahwa program-program pertanian yang telah disetujui harus menjadi prioritas daerah, terutama di tengah kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat membantu meringankan beban pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Sebagai bentuk komitmen terhadap daerah yang siap melaksanakan program strategis, Kementerian Pertanian akan memberikan berbagai dukungan, antara lain rehabilitasi dan percepatan pembangunan jaringan irigasi, pemanfaatan sistem pompanisasi secara masif, penyediaan varietas tanaman tahan kekeringan, serta penguatan sistem informasi iklim bagi petani.
Melalui rakornas ini, Muhammad Sinen optimistis Kota Tidore Kepulauan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus berkontribusi terhadap target nasional, termasuk swasembada beras, gula, serta peningkatan produksi bahan baku energi berbasis kelapa sawit untuk mendukung program B50.***
