JEJAKMALUT24.COM – Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan menyiapkan sembilan langkah konkret guna menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, saat memimpin Rapat Koordinasi TPID terkait langkah konkret pengendalian inflasi tahun 2026 dan pelaksanaan cadangan pangan daerah, yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota, Kamis (16/4/2026).

Ahmad Laiman mengatakan, pemerintah daerah harus bergerak cepat dalam mengantisipasi lonjakan harga sejumlah komoditas yang berpotensi berdampak pada daya beli masyarakat. Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan kebutuhan pokok di Kota Tidore Kepulauan.

Ia juga mendorong pemanfaatan lahan pertanian yang tersedia untuk meningkatkan produksi berbagai komoditas pangan seperti cabai, tomat, dan sayur-sayuran. Langkah tersebut dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Selain itu, Ahmad Laiman mengajak seluruh masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan kosong sebagai sumber produksi pangan keluarga guna memperkuat ketahanan pangan daerah.

Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Tidore Kepulauan, Samsul Bahri Ace, menjelaskan bahwa TPID Tidore secara aktif mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri setiap pekan guna menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah.

Menurut Samsul, terdapat sembilan langkah konkret yang menjadi fokus TPID dalam pengendalian inflasi, yakni pemantauan harga dan stok, pelaksanaan rapat teknis TPID, menjaga pasokan bahan pokok, operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar dan distributor, koordinasi dengan daerah penghasil, pencanangan gerakan menanam, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), serta pemberian bantuan transportasi distribusi pangan.

Ia menambahkan, sembilan langkah tersebut menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam melaksanakan program pengendalian inflasi, dengan fokus pada komoditas yang mengalami gejolak harga serta dukungan distribusi agar harga di tingkat konsumen tetap terkendali.***