JEJAKMALUT24.COM – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman didampingi Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan bertema “Optimalisasi Pelaksanaan APBD TA 2026 dan Penyusunan APBD TA 2027” ini berlangsung di Ballroom Gamalama, Sahid Bela Hotel Ternate, Kamis (29/1/2026).
Rakornas berskala nasional tersebut dihadiri Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri bersama para Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, hingga Inspektorat dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Sejumlah narasumber nasional turut memberikan materi, di antaranya Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), LKPP, Dirjen Bina Bangda, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
Usai kegiatan, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menegaskan bahwa Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah agar lebih tertib dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
Menurutnya, pengelolaan APBD harus dilakukan secara terencana, transparan, dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap APBD harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, serta memiliki sinergi dengan program Pemerintah Pusat yang diarahkan ke daerah. Rakornas ini menjadi wadah untuk mensinergikan seluruh proses perencanaan hingga eksekusi anggaran agar berjalan lancar,” ujarnya.
Rakornas tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos bersama Dirjen Kementerian Dalam Negeri Drs. Agus Fatoni yang ditandai dengan pemukulan tifa. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 Januari 2026, dengan pusat kegiatan di Sahid Bela Hotel Ternate.
Turut mendampingi Wakil Wali Kota dalam kegiatan ini yakni Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Kepala Bapperida Ir. Saiful Bahri Latif, Kepala BPKAD Drs. Yakub Husain, Kepala Bapenda Mansyur, serta Kepala Inspektorat Arif Radjabessy.***
