JEJAKMALUT24.COM – Gejolak internal melanda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Tidore Kepulauan. Delapan Pengurus Anak Cabang (PAC) secara resmi melayangkan pengaduan ke Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP, menuntut evaluasi terhadap 12 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dari Fraksi PDIP, termasuk jabatan Ketua DPRD yang kini dijabat Ade Kama.
Sekretaris DPC PDIP Kota Tidore Kepulauan, Yudi Wahid, membenarkan adanya surat pengaduan tersebut. Ia mengatakan, surat dari delapan PAC itu telah diterima pada Senin, 26 Januari 2026 dan akan segera ditindaklanjuti.
“Benar, delapan PAC sudah memasukkan surat pengaduan ke DPC. Ini akan kami tindak lanjuti melalui rapat internal,” ujar Yudi saat dikonfirmasi, Selasa, 27 Januari 2026.
Menurut Yudi, DPC PDIP akan menggelar rapat untuk membahas langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan memanggil Fraksi PDIP DPRD Kota Tidore maupun pengurus PAC guna meminta klarifikasi.
“Apakah nanti kami panggil fraksi, PAC, atau keduanya, itu akan diputuskan dalam rapat. Yang jelas, DPC akan menindaklanjuti sesuai mekanisme partai dan berpedoman pada AD/ART,” tegasnya.
Ia menilai, dinamika yang terjadi merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berpartai. Namun demikian, aspirasi dari struktur di tingkat bawah tetap harus mendapat perhatian serius.
Yudi mengungkapkan, inti keberatan delapan PAC tersebut adalah adanya anggapan bahwa Fraksi PDIP di DPRD Kota Tidore kurang melibatkan dan tidak memberi ruang komunikasi yang cukup kepada pengurus PAC.
“PAC menilai fraksi belum menjalankan prinsip tiga pilar partai, yakni pilar legislatif, struktural, dan pemerintahan. Di situ mereka melihat masih ada ketimpangan,” jelas Yudi.
Pengaduan PAC ini juga mendapat perhatian Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sinen. Ia menegaskan bahwa suara kader di tingkat bawah merupakan fondasi utama kekuatan partai dan tidak boleh diabaikan.
“Kekuatan partai itu dibangun dari bawah, bukan dari atas. Maka wajib hukumnya suara PAC, ranting, dan anak ranting didengar dan ditindaklanjuti,” tegas Muhammad Sinen.
Ia bahkan mengutip pesan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menegaskan bahwa kader yang masuk partai hanya untuk mencari keuntungan pribadi sebaiknya mundur.
“Jika masuk partai hanya untuk cari hidup atau memanfaatkan partai demi kepentingan pribadi, lebih baik keluar! Partai ini besar karena kekuatan di bawah. Kalau ada anggota DPRD yang setelah dilantik justru menjauh dari kader di bawah, itu perlu dievaluasi. Partai ini mengajarkan solidaritas dan kekompakan,” pungkasnya.***
