JEJAKMALUT24.COM – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari pemerintah pusat.
Penghargaan ini diberikan atas capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 100,3 persen, dengan total warga tercover sebanyak 122.652 jiwa.
Capaian tersebut mendapat apresiasi luas, salah satunya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tidore Kepulauan.
Bergejolak!! Delapan PAC PDIP Tidore Desak Evaluasi 12 Anggota DPRD dan Ketua DPRD
PKB menilai keberhasilan ini sebagai bukti nyata komitmen Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dalam menunaikan janji politiknya di sektor pelayanan kesehatan.
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Tidore Kepulauan, Muhammad Julham, menyatakan bahwa program jaminan kesehatan yang kini dinikmati masyarakat bukan sekadar wacana, melainkan telah diwujudkan melalui kebijakan konkret sejak awal kepemimpinan Muhammad Sinen.
“Ini adalah komitmen yang patut diapresiasi. Seorang pemimpin dinilai dari kinerjanya. Apa yang disampaikan kepada publik, itulah yang dikerjakan. Dan Wali Kota Muhammad Sinen telah membuktikannya,” ujar Julham, Rabu, 28 Januari 2026.
Jalan Penghubung Antar Desa di Muara Ancalong Rusak Parah, Akses Warga Kian Terbatas
Menurut Julham, pencapaian UHC Nasional menjadi langkah strategis yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
Terlebih, kebijakan tersebut mampu direalisasikan dalam waktu relatif singkat, meski usia pemerintahan saat ini masih tergolong muda.
Meski demikian, PKB menegaskan bahwa capaian administrasi kepesertaan JKN harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan di lapangan.
Julham menilai peran instansi teknis, seperti rumah sakit dan puskesmas, menjadi kunci utama keberlanjutan program UHC.
Polemik Bonus Taekwondo, Wali Kota Tidore Sebut Somasi Advokat Salah Alamat
“Komitmen pemerintah daerah jangan berhenti pada angka kepesertaan. Pelayanan kesehatan harus cepat, ramah, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Jangan sampai masyarakat dipersulit dengan urusan administrasi saat berobat,” tegasnya.
Ia juga mendorong Direktur Rumah Sakit Tidore dan para Kepala UPT Puskesmas untuk melakukan pembenahan menyeluruh, terutama pada aspek pelayanan dasar.
Menurutnya, Rumah Sakit Tidore masih membutuhkan peningkatan di berbagai sektor, mulai dari ketersediaan SDM, fasilitas penunjang, hingga sarana pelayanan kesehatan.
Dana Transfer, Orientasi Belanja, dan DPRD untuk RAPBD 2026
“Direktur RS saat ini masih baru. Harapannya ada terobosan dan inovasi nyata. SDM harus diperkuat, fasilitas dibenahi, dan kesejahteraan tenaga medis juga harus diperhatikan. Jika tidak ada perubahan, maka kondisinya akan tetap sama seperti sebelumnya. Ini juga berlaku bagi seluruh pimpinan UPT,” pungkas Julham.***
